Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi menandai dimulainya pembangunan Jembatan Pulau Laut melalui penandatanganan kontrak kerja yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, M. Yasin Toyib, bersama pihak penyedia jasa (kontraktor), serta disaksikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, serta Bupati Tanah Bumbu dan Bupati Kotabaru. Proyek strategis ini akan dilaksanakan dengan skema tahun jamak (multiyears) selama periode 2026 hingga 2028. Nilai anggaran pembangunan mencapai Rp750 miliar per tahun, dengan sumber pembiayaan berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp550 miliar, serta kontribusi masing-masing Rp100 miliar dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Selain dukungan dari pemerintah daerah, proyek ini juga mendapatkan sokongan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan nilai sekitar Rp3 triliun yang turut dialokasikan melalui skema multiyears hingga tahun 2028. Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan bahwa penandatanganan kontrak ini menjadi tanda dimulainya pekerjaan secara langsung tanpa adanya penundaan. “Kontrak sudah diteken, artinya kontraktor harus siap bekerja. Jangan sampai ada keterlambatan,” kata Muhidin diaula Kantor Dinas PUPR Kalsel, Banjarbaru, Senin (30/3/2026). Ia juga menekankan pentingnya profesionalitas pihak kontraktor dalam menjalankan proyek,…

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifudin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel pada hari pertama masuk kerja usai cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1445 H, Rabu (25/3/2026). Setibanya di Kantor PUPR Kalsel, Sekda disambut langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, bersama jajaran pejabat serta seluruh pegawai di lingkungan instansi tersebut. Dalam kunjungan tersebut, Sekda turut didampingi sejumlah kepala SKPD, di antaranya Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Adi Santoso, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kalsel, serta Inspektorat Kalsel. Sidak ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pelayanan publik serta tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah libur panjang Idulfitri. Dari hasil pemantauan, Sekda menyampaikan apresiasi atas kedisiplinan para pegawai di lingkungan Dinas PUPR Kalsel. “Alhamdulillah, karyawan di sini sudah hadir semuanya. Hal ini sesuai dengan kewajiban sebagai seorang ASN yang harus melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat,” ujar Syarifudin. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga komitmen dan profesionalisme dalam bekerja, terutama pasca libur panjang, agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal. Selain memantau kehadiran pegawai, Sekda Kalsel juga menekankan peran strategis Dinas PUPR dalam pembangunan infrastruktur daerah.…

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyampaikan pemberitahuan resmi terkait rencana pengeringan Daerah Irigasi (DI) Riam Kanan yang berada di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Pemberitahuan tersebut merujuk pada hasil Berita Acara Sidang Komisi Irigasi Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 1 Oktober 2025 tentang kesepakatan jadwal pengeringan DI Riam Kanan. Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) sekaligus Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PUPR Kalsel, Wahid Ramadani menyampaikan bahwa kegiatan pengeringan ini merupakan bagian dari upaya pemeliharaan berkala jaringan irigasi. “Pengeringan dilakukan untuk mendukung pemeliharaan saluran primer dan sekunder, termasuk pembersihan gulma dan sedimentasi yang telah mengurangi kapasitas aliran air,” ujar Wahid, Selasa (17/3/2026). Ia menjelaskan, kondisi gulma pada saluran primer DI Riam Kanan saat ini mengalami pertumbuhan pesat akibat penumpukan sedimen atau lumpur di dasar saluran. Hal tersebut menyebabkan penampang basah saluran tertutup sehingga menghambat aliran air. Untuk itu, Dinas PUPR Kalsel akan melaksanakan pengeringan sekaligus pemeliharaan terhadap saluran primer sepanjang 24,047 kilometer dan saluran sekunder sepanjang 62,834 kilometer. Selain pembersihan, kegiatan ini juga mencakup perbaikan sejumlah bangunan irigasi yang mengalami kerusakan. Langkah ini dilakukan guna menjaga ketersediaan debit air, khususnya dalam mendukung kebutuhan pertanian…

Menjelang arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan memastikan seluruh pekerjaan pemeliharaan jalan yang menjadi kewenangan provinsi telah berkontrak dan mulai dikerjakan. Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, mengatakan pihaknya menargetkan kondisi seluruh ruas jalan provinsi sudah bebas dari lubang paling lambat tiga hari sebelum Hari Raya Idulfitri guna mendukung kelancaran arus mudik masyarakat. “Alhamdulillah untuk jalan-jalan yang merupakan kewenangan provinsi sudah berkontrak semua. Kami menargetkan tiga hari sebelum lebaran sudah tidak ditemukan jalan-jalan yang berlubang. Semuanya harus segera ditutupi, diaspal atau dilakukan patching,” ujarnya, Selasa (17/3/2026). Ia menjelaskan, perbaikan jalan diprioritaskan pada sejumlah ruas yang sebelumnya terdampak banjir karena berpotensi mengalami kerusakan lebih parah. Beberapa di antaranya seperti ruas Banjarmasin–Martapura (Jalan Martapura Lama), Jalan Trikora Banjarbaru, Kandangan–Nagara, serta Kurau. Menurutnya, langkah percepatan perbaikan ini dilakukan agar masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dapat melintas dengan aman dan nyaman. Selain jalur utama mudik, Dinas PUPR Kalsel juga meminta jajaran teknis untuk tetap melakukan pemeliharaan jalan menuju kawasan wisata yang diperkirakan akan ramai dikunjungi selama libur Lebaran. Beberapa ruas menuju destinasi wisata yang turut dipantau antara lain akses menuju Pantai Tangkisung, Pantai Batakan, Tahura Sultan Adam, serta jalur menuju Loksado di Kabupaten Hulu…

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pembangunan stadion internasional di Ruang Rapat PM Noor Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (12/3/2026). Rapat ini membahas perkembangan pembangunan stadion, termasuk proses pembebasan lahan hingga rencana tahap konstruksi. Rakor tersebut dipimpin Tenaga Ahli Gubernur Kalsel, Tasriq Usman, didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ariadi Noor. Turut hadir sejumlah Tenaga Ahli Gubernur lainnya serta perwakilan SKPD terkait, di antaranya Dinas PUPR Kalsel, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Pemerintah Kota Banjarbaru. Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib menyampaikan bahwa saat ini pembangunan stadion masih berada pada tahap pembebasan lahan. Proses administrasi terkait lahan telah diselesaikan dan diserahkan kepada Kantor Wilayah Pertanahan untuk diproses lebih lanjut. “Setelah sosialisasi kepada masyarakat, seluruh administrasi sudah kami lengkapi dan diserahkan ke Kanwil Pertanahan. Dua minggu lalu dinyatakan lengkap, sehingga saat ini tinggal menunggu proses pembebasan lahannya,” ujarnya. Ia menjelaskan, proses pembebasan lahan tersebut akan ditangani oleh Kanwil Pertanahan, yang nantinya bisa saja dikerjakan langsung oleh mereka atau didelegasikan kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru. Terkait rencana peletakan batu pertama (groundbreaking), Yasin berharap proses pembebasan lahan dapat berjalan lancar sesuai jadwal. “Jika proses pembebasan lahan berjalan sesuai rencana, sekitar dua sampai tiga…