Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan. Salah satu proyek strategis terbaru adalah pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, yang bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
Pada Selasa, 30 Juli 2024, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, didampingi KH. Wildan Salman serta para alim ulama, secara resmi melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung ini. Acara tersebut berlangsung di Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalsel di Banjarbaru, dan dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Forkopimda, Kepala Dinas Kesehatan Raudatul Jannah, serta jajaran pimpinan SKPD.
Dalam sambutannya, Gubernur Sahbirin Noor mengingatkan kembali pujian Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel. Presiden Jokowi, yang kagum dengan tata kelola kawasan tersebut, berharap agar desain Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur bisa mengikuti kualitas yang sama.
“Pak Gub, kawasan ini bagus sekali. IKN nanti harus seperti ini,” ucap Gubernur Sahbirin, menirukan kata-kata Presiden dalam percakapan singkat mereka.
Gubernur juga menyampaikan bahwa Kalimantan kini menjadi fokus pembangunan nasional, terutama setelah dipilihnya wilayah Nusantara di Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN. “Dulu kita hanya bermimpi memiliki kereta api di Kalimantan. Sekarang, dengan IKN dibangun di sini, potensi besar Kalimantan semakin diakui,” ujar Gubernur Sahbirin.
Proyek Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kalsel
Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan, melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Yulianti Erlinah, menjelaskan bahwa desain Gedung Dinas Kesehatan mengadopsi arsitektur tradisional Banjar, yaitu Type Bangunan Tadah Alas, dengan total luas lahan mencapai 2 hektare di Jalan Bina Praja. Proyek ini terbagi dalam dua tahap.
Pada tahap pertama, yang dijadwalkan selesai akhir 2024, fokus akan diberikan pada pembangunan struktur gedung dengan alokasi anggaran sebesar Rp20 miliar. Tahap kedua akan dilanjutkan pada 2025, dengan target menyelesaikan bangunan seluas 5.300 meter persegi. Anggaran tahap kedua diperkirakan mencapai Rp60 miliar.
Dengan langkah ini, Kalimantan Selatan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu provinsi terdepan dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan, seiring dengan kemajuan Kalimantan sebagai pusat perhatian pembangunan nasional.